Kerjasama untuk Menciptakan Udara Bersih di Jakarta dan Daerah Penyangga
Dengan jumlah penduduk yang meningkat, Provinsi DKI Jakarta berkembang menjadi wilayah penyangga di sebelah barat, timur, dan selatan. Wilayah-wilayah ini didominasi oleh kawasan permukiman dan industri, dan polusi udara di Ibu Kota Jakarta merupakan konsekuensi dari perkembangan ini.
Oleh karena itu, sangat penting bagi daerah-daerah penyangga Jakarta untuk bekerja sama untuk mengurangi efek polusi ini. Kemitraan ini mencakup pengawasan kepatuhan industri terhadap standar penanganan limbah industri, penyediaan transportasi publik, dan uji emisi kendaraan bermotor.
Tidak semua bisnis di sekitar Jakarta menyebabkan polusi udara; bisnis di dalam kawasan industri biasanya sudah melakukan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL), sementara bisnis di luar kawasan memerlukan pendataan tambahan.
Dalam hal transportasi publik, koridor barat Jakarta hanya memiliki bus dan kereta komuter (commuterline), tetapi bagian selatan dan timur memiliki layanan transportasi publik yang lengkap. Namun, telah dilakukan upaya untuk membangun sarana transportasi publik di bagian barat Jakarta yang dalam waktu dekat akan terhubung dengan jaringan transportasi publik lainnya.
Untuk mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, pengembang di wilayah barat Jakarta juga diminta untuk membangun bus antar jemput yang menghubungkan kawasan permukiman dengan transportasi publik massal seperti Mass Rapid Transit (MRT) dan Light Rail Transit (LRT).
Setiap pengembang di Tangerang Raya, termasuk BSD City, Summarecon, Lippo Karawaci, dan Paramount, memiliki bus antar jemput yang terhubung langsung dengan bus umum dan jalur komuter.
Koridor barat Jakarta, yang didominasi oleh bisnis dari skala ringan hingga berat, terutama yang menuju Cengkareng, Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, dan Kota Cilegon, memerlukan pengembangan transportasi publik yang khusus.
Dewan Transportasi Jabodetabek Puncak Cianjur telah meminta pengembang untuk memberikan umpan balik terkait penelitian tentang penyediaan sarana transportasi publik di barat Jakarta, terutama untuk wilayah dengan populasi yang lebih besar.
Meskipun seluruh kota penyangga Jakarta telah terhubung ke jaringan jalan tol, kemacetan masih sering terjadi, terutama di tengah jam kerja. Ini menunjukkan bahwa masyarakat belum menggunakan transportasi publik yang menghubungkan kota-kota satelit dengan Jakarta dengan baik.
Pengembang perumahan harus memberikan akses yang memadai ke transportasi umum dalam perencanaan mereka, sehingga perlu ada sinkronisasi yang lebih baik antara pembangunan kawasan perumahan dan penyediaan transportasi publik.
Dibutuhkan tindakan konkret untuk meningkatkan penggunaan transportasi umum dan mengurangi ketergantungan pada kendaraan pribadi; saat ini, kurang dari 2% warga Jabodetabek menggunakan transportasi umum.
Dalam hal ini, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman harus dipertimbangkan untuk mewajibkan pengembang untuk menyediakan akses ke transportasi umum di sekitar kawasan perumahan mereka.
Untuk meningkatkan mobilitas orang dan barang, kota-kota mandiri yang semakin berkembang di sekitar Jakarta membutuhkan fasilitas komersial dan transportasi publik yang lengkap. Selain itu, pengaturan transportasi publik yang baik di dalam wilayah tersebut sangat penting.
Dengan demikian, orang yang tinggal di kota-kota mandiri dapat dengan mudah terkoneksi dengan jaringan transportasi publik yang ada dan tidak perlu menggantung pada Jakarta sebagai pusat pusat kota-kota tersebut. Semua ini memerlukan manajemen transportasi publik yang baik untuk memastikan angkutan umum yang nyaman.
