Ketua MPR Mendorong Pemerintah untuk Melakukan Evaluasi dan Pencegahan Ancaman Siber

Ketua MPR Mendorong Pemerintah untuk Melakukan Evaluasi dan Pencegahan Ancaman Siber

Pemerintah diminta untuk melakukan evaluasi dan merencanakan tindakan mitigasi untuk menghentikan peningkatan insiden siber, kata Ketua MPR RI Bambang Soesatyo. Menurut Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), sekitar lima puluh lima persen kebocoran data yang terjadi pada tahun 2023 terjadi di bidang administrasi pemerintah.

Bamsoet berharap pernyataan BSSN digunakan oleh pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh dan tindakan mitigasi yang diperlukan. Tujuannya adalah untuk menghentikan kejadian siber, terutama peretasan, yang sering terjadi di sektor administrasi pemerintah. Pasalnya, sejumlah besar data, baik publik maupun rahasia negara, tersimpan di internet atau di internet.

Ketua MPR juga ingin pemerintah, melalui BSSN, terus memantau kasus kebocoran data. Untuk mencapai hal ini, setiap kementerian dan lembaga pemerintah non-kementerian harus memeriksa pola trafik yang tidak wajar di internet dan memperkuat sistem keamanan data online mereka.

Bambang Soesatyo menekankan bahwa BSSN harus meningkatkan kualitas dan kemampuan sumber daya manusia (SDM) yang mengelola sistem keamanan data di semua lembaga dan kementerian pemerintah. Hal ini dapat dicapai melalui pelatihan dan pembinaan yang dirancang untuk mengantisipasi kebocoran data di masa depan.

Pemerintah diharapkan untuk memberikan dukungan keuangan yang cukup dan melanjutkan kolaborasi dan inovasi dalam bidang keamanan siber untuk meningkatkan keamanan siber nasional agar BSSN dapat terus berkomitmen untuk menurunkan jumlah kasus kebocoran data di tahun 2024.