KKP : 5 Perusahaan Vietnam Berminat Berinvestasi dalam Benih Bening Lobster di Indonesia
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengumumkan bahwa hingga saat ini, lima perusahaan asal Vietnam telah berbadan hukum Indonesia (joint venture) dan tertarik untuk berinvestasi di benih bening lobster.
“Mereka pasti berasal dari Vietnam, ada lima perusahaan,” ungkap Trenggono dalam sebuah konferensi pers di Jakarta pada hari Senin.
Trenggono menjelaskan bahwa perusahaan-perusahaan tersebut sedang mempersiapkan usaha budi daya lobster di Jembrana, Bali, sebagai persyaratan utama untuk memanfaatkan benih bening lobster (BBL) di Indonesia.
“Kenapa di sana? Itu karena berdasarkan penelitian mereka, mungkin karena arus laut dan faktor-faktor lain yang lebih cocok. Jadi, tidak bisa sembarang tempat untuk budi daya, mereka harus melakukan riset agar tingkat keberhasilannya tinggi,” jelasnya.
Adapun terkait patokan harga benih bening lobster (BBL), KKP mengusulkan harga patokan terendah sebesar Rp8.500 per ekor untuk digunakan dalam kerja sama dengan Vietnam.
“Tentang harga patokan teknis, itu sudah diatur oleh Direktur Jenderal dan telah disosialisasikan kepada publik, dengan harga patokan minimal Rp8.500 per ekor. Jadi, jika harga lebih tinggi dari itu, itu adalah hal yang bagus,” tambahnya.
Pemerintah Indonesia, melalui Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono, telah menandatangani dokumen kerja sama dengan Menteri Pertanian dan Pembangunan Pedesaan Vietnam, Mr. Le Minh Hoan, di Istana Kepresidenan Vietnam di Kota Hanoi pada tanggal 12 Januari 2024.
Menurut Menteri Trenggono, kerja sama tersebut mencakup berbagai aspek dari sektor hulu hingga hilir, termasuk pembangunan perikanan tangkap dan budi daya berkelanjutan, penjaminan kualitas dan keamanan produk perikanan, investasi, hingga pengolahan, promosi, dan perdagangan produk perikanan.
Kerja sama dengan Vietnam juga mencakup upaya penanggulangan praktek illegal, unreported, unregulated fishing, pertukaran informasi dan data perikanan, transfer teknologi dan pertukaran ahli, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia.
