KPK Temukan Lokasi Harun Masiku, Penangkapan Ditargetkan dalam Sepekan
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengetahui lokasi Harun Masiku, mantan calon legislatif PDIP yang menjadi buron dalam kasus dugaan suap. Kasus yang sudah berlangsung lebih dari empat tahun ini kini menunjukkan perkembangan positif. Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, berharap Harun Masiku dapat ditangkap dalam waktu satu minggu.
“Penyidik sudah mengetahui posisi Harun Masiku,” jelas Alex setelah rapat di Komisi III DPR, Selasa (11/6).
“Mudah-mudahan dalam satu minggu ke depan sudah bisa ditangkap,” tambah Alex.
Penyidik KPK telah mengonfirmasi informasi keberadaan Harun Masiku kepada beberapa saksi seperti Advokat Simeon Petrus, mahasiswa Hugo Ganda, dan Melita De Grave. Pada Senin (10/6), KPK juga memeriksa Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, sebagai saksi dalam kasus ini. Dari pemeriksaan tersebut, tim penyidik menyita handphone dan buku catatan milik Hasto. Hasto sempat berdebat dengan penyidik KPK terkait penyitaan tersebut.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan bahwa penyidik menggali informasi dari Hasto mengenai keberadaan Harun Masiku, termasuk menanyakan keberadaan alat komunikasi milik Hasto. Menurut Budi, Hasto menjawab bahwa alat komunikasi tersebut dipegang oleh staf bernama Kusnadi, dan penyidik kemudian memanggil Kusnadi untuk menyita barang bukti berupa HP, catatan, dan agenda milik Hasto.
Budi menegaskan bahwa penyitaan dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku dan disertai surat perintah penyitaan. KPK juga mendalami keberadaan Harun Masiku melalui handphone Hasto yang telah disita.
Kasus Harun Masiku bermula pada 8 Januari 2020, ketika tim penindakan KPK menggelar Operasi Tangkap Tangan (OTT) dan menangkap Wahyu Setiawan serta tujuh pihak lainnya. Dari OTT tersebut, KPK menetapkan empat tersangka: Wahyu Setiawan, Agustiani Tio Fridelina (penerima suap), Harun Masiku, dan Saeful Bahri (pemberi suap). Suap tersebut terkait penetapan anggota DPR terpilih 2024 dari fraksi PDIP.
Pihak PDIP mengajukan Harun Masiku sebagai pengganti Nazarudin Kiemas yang meninggal, tetapi KPU menetapkan Riezky Aprilia sebagai penggantinya. Untuk mendorong Harun sebagai pengganti, dilakukan lobi-lobi yang melibatkan pemberian suap kepada Wahyu Setiawan. Wahyu menerima suap dalam dua kali pemberian pada Desember 2019.
Wahyu Setiawan kemudian dihukum tujuh tahun penjara dan denda Rp200 juta subsider enam bulan kurungan, serta hak politiknya dicabut selama lima tahun. Ia terbukti menerima total Rp600 juta terkait PAW anggota DPR RI periode 2019-2024 dan tambahan Rp500 juta dari Sekretaris KPU Provinsi Papua Barat.
Wahyu sudah bebas bersyarat sejak 6 Oktober 2023 dan diperiksa KPK lagi pada 28 Desember 2023. Saeful Bahri dijebloskan ke Lapas Kelas IA Sukamiskin, Bandung, dengan hukuman 1 tahun 8 bulan penjara dan denda Rp150 juta subsider empat bulan kurungan. Agustiani dihukum empat tahun penjara dan denda Rp150 juta subsider empat bulan kurungan.
Upaya pencarian Harun Masiku terus berlanjut. Ia sempat diketahui terbang ke Singapura pada 6 Januari 2020 dan kembali ke Indonesia pada 7 Januari, berdasarkan pengakuan istrinya, Hildawati Jamrin. Namun, data perlintasan Harun tidak masuk ke pusat informasi karena kerusakan sistem. Hingga kini, keberadaannya belum diketahui.
KPK telah meminta bantuan kepolisian dan mengajukan permohonan penerbitan red notice ke Interpol untuk memburu Harun. Tim KPK juga telah berkoordinasi dengan kepolisian negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, dan Filipina, namun hasilnya nihil.
“Kami sudah mengirimkan tim ke negara tetangga untuk mengecek informasi keberadaannya, dan berkoordinasi dengan Divisi Hubinter Polri,” kata Direktur Penyidikan KPK, Brigjen Asep Guntur Rahayu, pada Jumat, 11 Agustus 2023.
Dengan kerja sama yang melibatkan kepolisian internasional dan Imigrasi, KPK terus berupaya untuk menemukan Harun Masiku dan menyelesaikan kasus ini sesuai hukum yang berlaku.
