Menkes : Daun Kratom Bukan Narkoba, Ini Penjelasannya!
Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menyatakan bahwa hingga saat ini, tanaman herbal kratom belum dimasukkan ke dalam golongan narkotika golongan I. Keputusan ini, katanya, sejalan dengan pedoman dari World Health Organization (WHO) yang juga menerima pendapat dari United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC).
Menurut usulan UNODC kepada WHO, kratom belum bisa diklasifikasikan sebagai narkotika golongan I karena masih kurangnya bukti yang memadai.
“Kemenkes mengikuti pedoman dari WHO. WHO menerima usulan dari UNODC yang menunjukkan bahwa masih ada kekurangan bukti untuk menggolongkan kratom sebagai narkotika golongan I,” ujar Budi Gunadi dalam wawancara dengan CNBC Indonesia di Gedung DPR RI, Jakarta, pada Selasa (25/6/2024).
Budi menjelaskan bahwa WHO telah memberikan arahan kepada Kemenkes RI untuk menunggu hasil riset yang lebih komprehensif sebelum dapat mempertimbangkan penambahan kratom ke dalam golongan narkotika yang lebih tinggi.
“Mereka mengarahkan kita untuk menunggu riset yang lebih lengkap dan memadai. Kami di Kemenkes mengikuti panduan dari WHO. Oleh karena itu, Kemenkes belum mengklasifikasikan kratom sebagai narkotika golongan I, seiring dengan kebijakan global,” tambahnya.
Saat ditanya tentang potensi peningkatan ekspor kratom sebagai tanaman herbal, Budi menjelaskan bahwa hal tersebut berada di luar kewenangan Kemenkes dan menjadi ranah Kementerian Perdagangan (Kemendag) serta Kementerian Perindustrian (Kemenperin).
“Kewenangan Kemenkes hanya mencakup penggolongan obat. Untuk perdagangan dan industri, itu di luar lingkup kami,” tegasnya.
Dengan demikian, penjelasan dari Menkes Budi Gunadi Sadikin mengenai status daun kratom sebagai bukan narkoba memberikan pandangan tentang pendekatan yang diambil oleh Kemenkes RI dalam mengikuti pedoman internasional terkait pengklasifikasian zat-zat terkait.
