Menpan RB Mendorong Transparansi Informasi Publik di Instansi Pemerintah
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas mendorong transparansi informasi publik di lembaga pemerintahan dengan meminta lembaga milik negara untuk memberikan rincian tentang seluruh tahapan proses pembuatan kebijakan publik.
Anas mengatakan bahwa informasi menyeluruh tentang kinerja birokrasi dapat meningkatkan indeks keterbukaan informasi publik dan membantu masyarakat dan pemangku kepentingan memahami apa yang telah dicapai birokrasi.
Anas menyatakan dalam keterangan tertulisnya di Jakarta pada hari Kamis bahwa dia mendukung agar tindakan birokrasi oleh instansi pemerintah semakin terbuka, dan setiap tahapan keputusan birokrasi dapat disampaikan ke publik, terutama yang berkaitan dengan keputusan yang berdampak pada birokrasi dan masyarakat umum.
Keterbukaan informasi publik tentang kinerja birokrasi memungkinkan masyarakat untuk melihat secara langsung bagaimana pemerintah bertindak. Menpan RB menyatakan hal ini. Anas juga menekankan bahwa masyarakat memiliki kemampuan untuk memberikan umpan balik dan masukan pada setiap tahap pembuatan kebijakan.
Anas menekankan betapa pentingnya bekerja sama dengan lembaga negara penunjang seperti Komisi Informasi Pusat (KIP). Dia percaya bahwa kerja sama ini akan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang upaya pemerintah untuk menjaga keterbukaan informasi, yang akan menghasilkan masyarakat yang lebih terlibat.
Dalam konteks ini, Anas juga mencatat betapa pentingnya digitalisasi dalam mendukung keterbukaan informasi dan percepatan penyebaran informasi. Dia menekankan betapa pentingnya pemerintah terus memberikan informasi yang akurat dan dapat diandalkan.
Anas mengatakan bahwa Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), yang saat ini digunakan pemerintah dan akan diintegrasikan ke Portal Pelayanan Publik, akan membuat akses ke informasi birokrasi lebih mudah.
Anas menyatakan bahwa pemerintah saat ini sedang berupaya mengintegrasikan berbagai layanan instansi pemerintah ke dalam satu portal layanan, sehingga masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi dan mendapatkan layanan.
Menpan RB juga menyatakan kesiapannya untuk mendukung keterbukaan informasi publik dalam proses evaluasi reformasi birokrasi, terutama dalam hal evaluasi kualitas kebijakan.
Dia mengatakan bahwa keterbukaan informasi publik dapat menjadi bagian penting dari aspek penilaian kualitas kebijakan dan dapat menjadi komponen penghitungan Indeks Reformasi Birokrasi (RB). Oleh karena itu, instansi pemerintah disarankan untuk lebih terbuka terhadap berbagai informasi publik yang mereka miliki.
Menurut Donny Yoesgiantoro, ketua KIP, data publik sangat penting untuk membangun tata kelola yang baik, terbuka, transparan, dan akuntabel. KIP mendukung penyediaan informasi untuk sembilan layanan utama yang akan didigitalkan oleh GovTech.
Donny menyatakan, “Kami mendukung tindakan sinkronisasi dan koordinasi informasi publik dari penyedia layanan prioritas dalam transformasi digital pemerintahan.”
