Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengumumkan bahwa Provinsi Kalimantan Barat akan menerima dana Rp650 miliar dari Inpres untuk mendukung pembangunan jalan dan jembatan terhambat akibat keterbatasan anggaran daerah. Presiden Joko Widodo berkomitmen mengembangkan seluruh Indonesia, dengan total anggaran Inpres mencapai Rp14,6 triliun dari APBN 2023.
Kementerian PUPR bertanggung jawab melaksanakan Inpres untuk mewujudkan pembangunan di daerah terpencil. Ada alokasi tambahan Rp1,7 triliun untuk Kalimantan Barat pada 2023, termasuk jalan paralel perbatasan.
Di Kabupaten Kapuas Hulu, proyek meliputi akses jalan Nanga Erak Kapuas Hulu Kalbar-Batas Kaltim dan jalan paralel perbatasan, yang harus selesai pada 2024 sesuai arahan Presiden. Program Kementerian PUPR juga mencakup pembangunan masyarakat seperti rehab rumah, gedung sekolah, sanitasi, air bersih, dan renovasi rumah betang serta pembangunan tebing sungai. Anggaran juga dipengaruhi oleh usulan DPR RI, terutama dari Komisi V.
