Pemerintah Menargetkan Penyelesaian Aturan Terkait Lembaga Pengawas PDP Q2 2024
Kementerian Komunikasi dan Informatika menetapkan target penyelesaian aturan pembentukan lembaga pengawas pelindungan data pribadi (PDP) pada kuartal kedua 2024. Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kemenkominfo, Semuel Abrijani Pangerapan, menyatakan bahwa draf aturan tersebut sudah disiapkan, dan mereka menantikan jadwal yang telah ditetapkan, dengan harapan dapat menyelesaikannya pada kuartal kedua tahun ini. Lembaga pengawas PDP ini diharapkan dapat menjalankan tugas sesuai UU nomor 27 tahun 2022 tentang Pelindung Data Pribadi, termasuk menetapkan kebijakan, strategi pelindungan data pribadi, dan melaksanakan penegakan hukum administratif.
Semuel menekankan bahwa lembaga tersebut akan bersifat independen dan langsung berada di bawah Presiden. UU PDP, yang terdiri dari 16 bab dan 76 pasal, telah diresmikan pada triwulan 2022. Setelah disahkan, Kementerian Kominfo telah mempersiapkan dua aturan turunan, termasuk Rancangan Peraturan Pemerintah mengenai Pelindungan Data Pribadi (RPP PDP), yang akan melengkapi implementasi UU PDP. Proses ini melibatkan partisipasi publik untuk memberikan masukan selama triwulan tiga 2023.
Masa transisi selama dua tahun diberikan sejak disahkannya UU PDP pada 2022, dengan implementasi penuh yang dijadwalkan berlaku pada Oktober 2024. Selama masa transisi ini, pihak-pihak terkait, baik dari sektor publik maupun privat, diminta untuk mempelajari dan menyiapkan implementasi teknis sesuai dengan ketentuan regulasi tersebut.
Dengan harapan penyelesaian aturan terkait lembaga pengawas pelindungan data pribadi pada kuartal kedua 2024, pemerintah menegaskan komitmennya untuk memastikan perlindungan dan pengelolaan data pribadi masyarakat sesuai dengan standar yang tinggi dan mengikuti perkembangan teknologi informasi. Dengan demikian, langkah-langkah konkret di bidang regulasi diharapkan dapat mendukung transformasi menuju keamanan data yang lebih baik di Indonesia.
 Q2 2024.){kind=link}