Pemerintah Siap Hadapi Mafia Tanah dengan Senjata Pamungkas Baru!
Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo atau Jokowi akan meluncurkan Geoportal Kebijakan Satu Peta 2.0, langkah ini bertujuan untuk membatasi aktivitas mafia tanah dan menangani konflik agraria yang sering terjadi.
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyampaikan bahwa Kebijakan Satu Peta ini akan menciptakan satu referensi geospasial dengan standar dan basis data yang konsisten. Hal ini diharapkan dapat mengatasi masalah tumpang tindih lahan yang sering terjadi akibat adanya peta yang berbeda-beda.
“Kita tidak ingin masyarakat menjadi korban dari tumpang tindih tersebut,” ujar AHY dalam Rakernas Kebijakan Satu Peta pada Kamis, 18 Juli 2024.
Kebijakan Satu Peta merupakan program integrasi seluruh peta tematik di Indonesia dan menjadi salah satu prioritas dalam Nawa Cita pemerintahan Presiden Jokowi. Program ini bertujuan untuk mengatasi permasalahan tumpang tindih lahan yang disebabkan oleh berbagai versi pemetaan yang berbeda.
Geoportal Kebijakan Satu Peta, yang pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Jokowi pada tahun 2018, akan menghadirkan versi terbaru hari ini. Geoportal ini akan menyediakan akses ke peta-peta yang lebih lengkap terkait informasi pertanahan, dengan kualitas dan detail yang ditingkatkan.
AHY berharap bahwa dengan pemutakhiran data ini, pemerintah dapat mempercepat berbagai program, termasuk Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Program ini penting untuk menghindari penyerobotan tanah oleh pihak yang tidak berhak dan telah menjadi fokus pemerintah.
Lebih lanjut, AHY menyatakan bahwa Kebijakan Satu Peta juga akan mempercepat reforma agraria dan penyusunan tata ruang wilayah di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Dia yakin bahwa program ini akan membantu menyelesaikan banyak sengketa dan konflik pertanahan yang ada di masyarakat.
“Kebijakan ini merupakan langkah positif yang harus kita lanjutkan,” tambahnya.
