Lebih dari 4.500 kantor pos di seluruh Indonesia—termasuk di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T)—siap untuk mendukung Pemilihan Umum Presiden dan Legislatif 2024.
Laut Faizal Rochmad Djoemadi, Direktur Utama PT Pos Indonesia, jika kecamatan tidak memiliki Kantor Pos, mereka akan bekerja sama dengan BUMN atau gudang swasta yang sudah ada. Tujuannya adalah untuk memastikan adanya akses layanan Pos di semua wilayah, termasuk daerah yang masih minim fasilitas.
Seluruh kantor pos akan digunakan sebagai tempat transit, distribusi, dan pelipatan surat suara selama waktu yang diperlukan untuk penyelenggaraan pemilu yang berhasil.
Di daerah 3T, Pos Indonesia juga memiliki 2.367 kantor cabang pembantu yang dapat digunakan sebagai layanan logistik. Meskipun belum ada di semua kecamatan 3T, satu kantor cabang pembantu biasanya dapat mengelola pendistribusian untuk 2 hingga 3 kecamatan.
Selain itu, dengan status kantor cabang pembantu yang diperluas, Pos Indonesia berencana menambah 1.100 kantor tambahan pada tahun 2023. Kantor tambahan ini akan terletak di kecamatan baru yang belum memiliki kantor cabang pembantu Pos Indonesia.
Pemerintah akan memberikan subsidi sebesar Rp350 miliar untuk pengadaan kantor cabang pembantu tersebut. Subsidi tersebut akan diberikan kepada kantor cabang pembantu yang beroperasi di daerah terpencil dan menjadi satu-satunya pos yang mewakili Indonesia di wilayah tersebut.
Faizal juga menjelaskan bahwa Komisi Pemilihan Umum telah membagi distribusi logistik Pemilu 2024 menjadi 9 paket, dengan 8 paket di dalam negeri dan 1 paket ke 128 negara di berbagai lokasi di dunia. Paket-paket domestik tersebut akan didistribusikan di 1 area atau provinsi yang berdekatan. Namun, paket ke-3 akan mencakup beberapa area, yaitu DKI Jakarta, Banten, dan seluruh wilayah Papua.
Pos Indonesia sebagai mitra resmi atau vendor logistik yang terverifikasi telah ditunjuk sebelumnya untuk pemilu tahun 2004, 2009, 2014, dan 2019.
—siap untuk mendukung Pemilihan Umum Presiden dan Legislatif 2024.){kind=link}