JAKARTA, Penjuru.co.id – Usulan pemanfaatan beras pecah industri dari Menperin M Sarmuji akan dibahas di rakortas Kemenko Pangan. Mentan Andi Amran Sulaiman memastikan stok pemerintah sekitar 4,5 juta ton.
Amran menyampaikan respons itu dalam konferensi pers di Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Senin (19/10/2026), seperti dilaporkan CNN Indonesia, CNBC Indonesia, dan detikFinance. Ia menyebut persoalan harga beras pecah lokal dan impor ikut menjadi bagian pembahasan.
“Kita bahas (soal pemanfaatan beras pecah untuk industri). Jadi sekarang kan ada beras pecah. Nah, kita punya stok banyak. Stok kita masih 4,5 juta (ton). Stok kita banyak,” ujar Amran, dikutip CNN Indonesia.
Apa Kata Amran soal Beras Pecah Industri
Menurut Amran, pemecahan dan pemanfaatan beras akan disesuaikan dengan kebutuhan industri. Pembahasan digelar dalam rapat koordinasi terbatas di Kemenko Pangan yang dipimpin Menko Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas).
“Makanya dibahas di rakortas, doakan (pembahasan bisa) lebih cepat,” katanya, seperti dilansir CNN Indonesia. Saat ditanya apakah beras akan dipecah untuk industri, Amran menjawab singkat: “Sesuai kebutuhan,” menurut CNBC Indonesia.
Amran belum merinci skema yang akan dipakai maupun jadwal rakortas.
Usulan Sarmuji dan Keluhan Industri Bihun
Sebelumnya, Menteri Perindustrian M Sarmuji mengungkap keluhan pelaku industri setelah audiensi dengan Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (GAPMMI) Adhi S Lukman.
Sarmuji menyebut harga beras pecah impor sekitar Rp5.700 hingga Rp6.000 per kilogram, sementara produksi dalam negeri dipatok sekitar Rp11.000 per kilogram. Selisih itu, menurut dia, membuat industri pengguna beras pecah—termasuk industri bihun—sulit bersaing.
“Kalau dengan Rp11.000 itu industri kita nggak bisa kompetitif. Seperti industri bihun dan lain sebagainya nggak bisa kompetitif,” kata Sarmuji, dikutip CNBC Indonesia.
Ia mengusulkan industri memanfaatkan stok beras lama atau beras pecah di gudang Bulog dengan harga yang lebih terjangkau bagi pelaku usaha. Sarmuji menegaskan telah berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian.
Stok Pemerintah dan Data Impor BPS
Amran menekankan stok beras pemerintah masih sekitar 4,5 juta ton. Pemanfaatannya, kata dia, tetap disesuaikan kebutuhan agar cadangan pangan tetap terjaga—sejalan dengan upaya pengendalian harga beras lewat operasi pasar daerah dan penguatan lumbung pangan di kawasan timur.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat impor beras Januari–Oktober 2025 mencapai 364,3 ribu ton senilai 178,5 juta dolar AS atau sekitar Rp2,97 triliun. Impor itu merupakan beras khusus dan industri, bukan beras medium untuk konsumsi umum.
Kementerian Pertanian menyebut sebagian besar beras impor tersebut berupa beras pecah 100 persen atau menir untuk bahan baku industri, menurut CNN Indonesia dan CNBC Indonesia. Penguatan infrastruktur pascapanen, seperti pembangunan fasilitas Bulog untuk lumbung pangan, juga relevan menjaga kualitas stok.
Apa Selanjutnya
Pemerintah menunggu hasil rakortas Kemenko Pangan untuk menentukan langkah pemanfaatan beras pecah bagi industri. Ikuti perkembangan kebijakan pangan dan harga di kanal Ekonomi Penjuru.
Sumber: CNN Indonesia, CNBC Indonesia, detikFinance.
Artikel ini disusun dengan bantuan AI dan disunting oleh redaksi Penjuru.
