Pemerintah Indonesia telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 612 triliun untuk pendidikan pada tahun 2023, menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani. Pada hari Rabu, pernyataan ini disampaikan melalui diskusi dalam sebuah video di acara Inclusive Lifelong Learning Conference (ILLC) di Badung, Bali.
Menkeu Sri menyatakan bahwa konstitusi membuat pemerintah Indonesia harus menyediakan dua puluh persen dari anggaran untuk pendidikan. Dia menjelaskan bahwa baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah melakukannya.
Menkeu Sri menekankan bahwa, mengingat demografi Indonesia yang masih didominasi oleh usia muda, sebagian besar anggaran pendidikan dialokasikan untuk mendukung pendidikan dasar hingga sekolah menengah. Dia menekankan pentingnya kemampuan pemerintah daerah untuk mengelola anggaran secara sistematis dan bertanggung jawab atas pengeluaran pendidikan dasar.
Menkeu Sri juga menyatakan bahwa peningkatan sektor pendidikan Indonesia adalah prioritas utama. Ini termasuk peningkatan infrastruktur sekolah nasional, yang telah mencapai prestasi dalam dua dekade terakhir. Sejak tahun 2005, pemerintah juga telah memberikan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) secara langsung kepada sekolah. Selain itu, sejak tahun 2014, pemerintah telah memberikan beasiswa melalui Program Indonesia Pintar (PIP) kepada siswa dari keluarga kurang mampu dan rentan.
Dengan upaya tersebut, partisipasi pendidikan di Indonesia telah meningkat secara signifikan. Ini terbukti dengan peningkatan pendaftaran Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari 35,18 menjadi 35,28 persen, Sekolah Dasar (SD) dari 27,2 menjadi 29,10 persen, Sekolah Menengah Pertama (SMP) dari 82,6 menjadi 95,9 persen, dan Sekolah Menengah Atas (SMA) dari 52,8 menjadi 73,15 persen.
