Bocoran Kebijakan untuk PNS Tahun 2025, Ada Kenaikan Gaji?
Pada tahun 2025, pemerintah telah menetapkan kebijakan khusus bagi aparatur sipil negara (ASN), termasuk pegawai negeri sipil (PNS), yang juga mencakup urusan terkait gaji. Kebijakan ini diatur dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) 2025 yang baru diperbarui.
Dokumen KEM PPKF 2025 menekankan pentingnya belanja pegawai untuk mendukung reformasi birokrasi yang bertujuan meningkatkan produktivitas ASN melalui adaptasi pola kerja baru dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).
Kebijakan belanja pegawai pada tahun 2025 akan difokuskan pada empat tujuan utama. Pertama, meningkatkan efektivitas dan efisiensi birokrasi dengan memperkuat manajemen ASN, digitalisasi birokrasi dan layanan publik, serta adaptasi flexible working arrangement. Kedua, meningkatkan kualitas belanja pegawai dengan mempertimbangkan kesejahteraan aparatur negara melalui pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) dan Gaji/Pensiun ke-13, serta penyesuaian gaji ASN.
Selain itu, reformasi sistem jaminan pensiun dan hari tua PNS menjadi fokus ketiga, sementara keempat adalah menuntaskan implementasi reformasi birokrasi secara menyeluruh untuk menciptakan birokrasi yang lebih profesional, berkualitas, dan berintegritas.
Dalam upaya ini, pemerintah juga berkomitmen untuk mengatur kebutuhan pegawai baru dengan kebijakan zero growth untuk pegawai non tenaga pendidikan dan non tenaga kesehatan, serta mempromosikan pemerataan tenaga pendidikan dan kesehatan.
Meskipun demikian, pemerintah mengakui adanya tantangan terkait profesionalitas ASN, tumpang tindih tugas di antara lembaga pemerintah, serta perlunya peningkatan kualitas pelayanan publik dan transparansi.
Dokumen KEM PPKF juga mencatat bahwa belanja pegawai selama periode 2019-2023 terus meningkat dengan rata-rata pertumbuhan 3,6% per tahun. Pada tahun anggaran 2024, alokasi belanja pegawai mencapai Rp484,4 triliun atau sekitar 2,1% dari produk domestik bruto (PDB), menjadikannya salah satu komponen belanja pemerintah pusat dengan alokasi tertinggi.
Peningkatan belanja pegawai setiap tahunnya dipengaruhi oleh berbagai kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ASN, seperti peningkatan gaji dan pensiun, pemberian THR dan gaji ke-13, serta peningkatan tunjangan kinerja untuk berbagai kementerian dan lembaga (K/L) sejalan dengan capaian reformasi birokrasi.
