Dulu Jaya, Kini Industri Keramik Indonesia Semakin Terpuruk!
Kementerian Perindustrian mengungkapkan penyebab lesunya industri keramik di Indonesia belakangan ini, yang terutama disebabkan oleh kenaikan harga gas pada 2015.
“Kenapa industri keramik kita turun itu karena ada kenaikan harga gas,” kata Ketua Tim Kerja Pembina Keramik dan Kaca, Kementerian Perindustrian, Syahdi Hanafi dalam diskusi Indef mengenai rencana penerapan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) Terhadap Keramik, di Jakarta, Selasa, (16/7/2024).
Syahdi menjelaskan bahwa sebelum 2015, keramik Indonesia sebenarnya sempat berjaya dengan tingkat pemakaian keramik hasil industri dalam negeri mencapai 90%. Namun, kenaikan harga gas menyebabkan keramik tak dapat bersaing, sehingga impor mulai masuk.
“Setelah naik, industri itu drop, daya saing kita menjadi rendah dan impor mulai masuk,” katanya.
Untuk mengatasi banyaknya impor, pemerintah mulai menerapkan bea masuk tinggi selama 3 tahun mulai 2019, dengan tarif 23% di tahun pertama, 21% di tahun kedua, dan 19% di tahun ketiga. Namun, impor tetap berlanjut, sehingga bea masuk tindakan pengamanan ini diperpanjang pada 2021 selama 3 tahun lagi, dengan tarif 17% di tahun pertama, 15% di tahun kedua, dan 13% di tahun ketiga. Meskipun demikian, kebijakan ini tetap gagal menekan impor.
“Di sini ternyata makin parah impornya,” kata Syahdi.
Karena itu, industri keramik mengajukan kebijakan antidumping pada 15 Maret 2023 kepada Komite Anti Dumping Indonesia (KADI). KADI telah merampungkan kajiannya mengenai rencana penerapan ini, dan penerapan BMAD untuk produk keramik tengah memasuki tahap akhir. Pemerintah RI diperkirakan akan menerapkan BMAD keramik hingga 199%.
Sebagai langkah untuk memperbaiki kondisi industri keramik yang terus terpuruk, pemerintah Indonesia tengah mengejar penerapan kebijakan antidumping untuk melindungi dalam negeri dari ancaman impor. Harapannya, kebijakan ini dapat mengembalikan daya saing keramik nasional dan memulihkan kejayaannya di masa depan.
