MK Menetapkan Pembukaan Masa Sidang sebagai Tradisi Baru
Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Suhartoyo, menyatakan bahwa pembukaan masa sidang kini dianggap sebagai tradisi baru di lembaga penjaga konstitusi tersebut. Pernyataan tersebut disampaikan saat Sidang Pleno Khusus Penyampaian Laporan Tahunan 2023 dan Pembukaan Masa Sidang Tahun 2024 di Ruang Pleno MK RI, Jakarta, pada hari Rabu.
Suhartoyo menjelaskan bahwa agenda pembukaan masa sidang tahun 2024 diselenggarakan secara bersamaan dengan penyampaian laporan tahun 2023 dengan maksud agar penyelenggaraan Sidang Pleno Khusus dapat berjalan lebih efektif dan efisien. Dalam kesempatan tersebut, secara resmi, Suhartoyo mengetuk palu untuk membuka masa sidang MK tahun 2024 dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim.
Meskipun pembukaan masa tahun 2024 dilakukan pada hari tersebut, Suhartoyo menyebut bahwa MK telah melaksanakan agenda-agenda rutin, termasuk rapat permusyawaratan hakim (RPH), sejak beberapa hari sebelumnya. Pada tanggal 8 Januari 2024, Majelis Kehormatan MK telah mulai bekerja untuk menjaga kehormatan dan keluhuran martabat Mahkamah Konstitusi.
Dalam persiapannya menghadapi tahun 2024 yang merupakan tahun pemilu, MK telah melakukan berbagai persiapan terkait perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU). Persiapan tersebut melibatkan pembaruan regulasi, bimbingan teknis hukum acara PHPU kepada pemangku kepentingan pemilu, pembentukan gugus tugas, workshop penanganan perkara PHPU, pengembangan sarana dan prasarana gedung Mahkamah Konstitusi, serta modernisasi fasilitas persidangan.
Selain itu, MK juga telah membentuk Majelis Kehormatan MK permanen yang terdiri dari I Dewa Gede Palguna sebagai ketua merangkap anggota, Ridwan Mansyur sebagai sekretaris merangkap anggota, dan Yuliandri sebagai anggota. Ketiga anggota tersebut telah mengucapkan sumpah pada Senin (8/1). Suhartoyo menyampaikan harapannya bahwa keberadaan Majelis Kehormatan akan melengkapi kebutuhan kelembagaan dan memenuhi harapan publik terhadap Mahkamah Konstitusi, khususnya selama penanganan perkara PHPU.
