Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dan siswa diminta untuk memahami keuangan oleh otoritas jasa keuangan (OJK). Dalam acara jurnalis kelas 6 di Yogyakarta pada hari Selasa, Rose Dian Sundari, Deputi Direktur Departemen Literasi, Inklusi Keuangan, dan Komunikasi OJK, menyatakan bahwa selain dua kelompok tersebut, literasi keuangan akan menjadi prioritas pada tahun 2023 juga untuk penyandang disabilitas dan orang-orang yang tinggal di daerah 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal).
OJK telah mengembangkan program untuk mencegah dan mengobati masalah ini. Dilakukan upaya untuk mendidik masyarakat tentang produk keuangan yang penting agar mereka memahaminya sebelum menggunakannya.
OJK berupaya meningkatkan literasi dan inklusi keuangan dengan mengajarkan masyarakat bagaimana mengelola keuangan mereka, terutama bagi UMKM, sehingga mereka tidak hanya fokus pada perjalanan usaha mereka tanpa memiliki rencana ke depan yang jelas. OJK juga berusaha meningkatkan kualitas UMKM sehingga mereka dapat memenuhi persyaratan keuangan formal sehingga mereka dapat memperoleh pendanaan dari lembaga jasa keuangan.
Selain itu, Rose Dian Sundari menyatakan bahwa literasi keuangan sangat penting agar masyarakat dapat membuat keputusan keuangan yang tepat. Literasi yang rendah dapat menyebabkan kesalahan dalam pengambilan keputusan, seperti menabung tetapi menggunakan kartu kredit. Literasi yang rendah juga menjadi penyebab tingginya pengaduan masyarakat tentang masalah keuangan.
Rose Dian Sundari mengatakan bahwa semua orang menghadapi masalah dengan target inklusi keuangan Presiden Joko Widodo untuk mencapai indeks inklusi sebesar 90% pada tahun 2024. Saat ini, indeks literasi keuangan tetap di sekitar 40%. Setiap pelaku jasa keuangan yang bekerja untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan juga bertanggung jawab atas masalah ini.
Menurut catatan OJK, indeks literasi keuangan Indonesia akan mencapai 49,68 persen hingga tahun 2022, dan indeks inklusi keuangan akan mencapai 85,10 persen hingga akhir tahun ini. OJK juga menargetkan indeks inklusi sebesar 88 persen dan indeks literasi keuangan sebesar 53 persen.
 dan siswa diminta untuk memahami keuangan oleh otoritas jasa keuangan (OJK).){kind=link}