Pemerintah Fokuskan Belanja 2025 pada Kesehatan, Pendidikan, dan Infrastruktur
Kebijakan belanja pemerintah pusat untuk tahun 2025 akan memusatkan perhatian pada tujuh bidang utama. Salah satu prioritas utama adalah peningkatan belanja di sektor kesehatan, termasuk penyediaan makanan bergizi bagi masyarakat. Hal ini diungkapkan oleh Direktur Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Rofyanto Kurniawan, dalam agenda Konsultasi Publik Rancangan Undang-Undang APBN Tahun Anggaran 2025.
“Bidang kesehatan akan menjadi salah satu fokus utama, dengan tujuan mempercepat penurunan stunting, menjaga kesehatan masyarakat, dan memastikan asupan makanan bergizi tersedia untuk semua,” kata Rofyanto dalam acara yang diadakan secara daring pada Selasa (30/7/2024).
Meskipun Rofyanto tidak memberikan rincian spesifik mengenai apakah program makanan bergizi gratis yang menjadi prioritas pemerintahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto akan termasuk dalam anggaran tersebut, diketahui bahwa alokasi anggaran untuk program ini telah disiapkan sebesar Rp 71 triliun pada tahun 2025.
Selain sektor kesehatan, belanja pemerintah pusat juga akan difokuskan pada bidang pendidikan. Anggaran ini akan diarahkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia melalui pendidikan umum dan pendidikan keagamaan, sebagai respons terhadap berbagai tantangan pembangunan yang ada.
Belanja di bidang perlindungan sosial juga akan difokuskan pada upaya percepatan pengentasan kemiskinan dan penurunan kesenjangan sosial. Sedangkan belanja untuk infrastruktur akan diarahkan pada kelanjutan pembangunan dan pendorong pertumbuhan ekonomi serta pemerataan pembangunan di berbagai daerah.
Sektor ketahanan pangan akan mendapatkan perhatian khusus dengan tujuan mendorong kemandirian pangan, akses pangan yang lebih baik, dan peningkatan kualitas pangan. Selain itu, belanja di bidang hilirisasi industri dirancang untuk menciptakan nilai tambah dan membuka kesempatan kerja baru. Pemerintah juga akan fokus pada penguatan investasi untuk menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif.
“Program hilirisasi industri bertujuan untuk menciptakan nilai tambah dan memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat. Sementara itu, penguatan investasi akan mendorong pembangunan iklim investasi yang lebih baik,” jelas Rofyanto.
Rofyanto menambahkan bahwa belanja prioritas tersebut akan diimbangi dengan empat fokus kebijakan umum, yaitu pertumbuhan ekonomi yang inklusif, efisiensi belanja non-prioritas, belanja modal untuk transformasi ekonomi, serta reformasi subsidi dan penguatan perlindungan sosial.
“Belanja birokrasi akan dioptimalkan untuk efisiensi, belanja modal akan difokuskan untuk transformasi ekonomi, dan reformasi subsidi akan dilakukan untuk memastikan subsidi tepat sasaran,” tegasnya.
