Pertarungan PPP untuk Lolos ke DPR, Hak Hukum Rakyat Tanpa Batasan
Pertarungan PPP mengadakan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) untuk membahas konsolidasi nasional dan sikap pasca banyaknya permohonan sengketa yang ditolak di Mahkamah Konstitusi (MK). Plt Ketua Umum PPP, Mardiono, menegaskan bahwa partainya akan mencari jalur alternatif untuk kembali ke Gedung DPR RI di Senayan, Jakarta.
“Menghadapi proses pemilu pada 14 Februari yang lalu, kami berhasil meraih suara namun mengalami ketidaksesuaian dengan keputusan KPU. Akibatnya, kami ditempatkan di luar ambang batas parlemen. Saya katakan ‘di luar’ karena ini belum selesai, dan kami juga mencoba melalui Mahkamah Konstitusi, tetapi ternyata belum mencapai keadilan bagi PPP,” ujar Mardiono kepada wartawan pada Jumat (7/6/2024).
Mardiono menegaskan bahwa perjuangan partainya belum berakhir setelah terlibat dalam sengketa suara pada pemilihan legislatif. Rapimnas PPP kali ini, menurutnya, juga membahas langkah-langkah strategis partai untuk menyelesaikan masalah tersebut.
“Perjuangan ini belum selesai. Hari ini, rapat ini diselenggarakan untuk membahas agenda-agenda penting, yaitu kesuksesan Pilkada, konsolidasi nasional yang sukses untuk melanjutkan perjuangan, termasuk bagaimana PPP dapat kembali ke parlemen,” jelasnya.
Mardiono yakin masih banyak jalur lain yang dapat ditempuh selain melalui MK. Namun, dia tidak merinci jalur alternatif yang akan diambil partainya tersebut.
“Ada banyak jalur hukum yang bisa kami tempuh, tidak semuanya terbuka untuk umum saat ini. MK mengadili tanpa batasan waktu tertentu, kecuali untuk pelantikan anggota dewan terpilih pada 1 Oktober. Namun, hak-hak hukum rakyat tidak memiliki batasan waktu,” ujar Mardiono.
“Kami tidak akan memberikan detail tentang jalur yang akan kami ambil saat ini. Yang pasti, kami akan berjuang melalui jalur konstitusi, baik itu secara hukum maupun politik,” tambahnya.
