Secara bersamaan, di seluruh Indonesia, 101.236 kader pendata dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) sedang melakukan pemutakhiran hasil Pendataan Keluarga tahun 2023 (PK-23).
Proses update dimulai secara bersamaan pada hari Sabtu (1/7) kemarin. Lina Widyastuti, Plt. Direktur Pelaporan dan Statistik BKKBN, mengkonfirmasi kepada ANTARA di Jakarta pada hari Minggu bahwa BKKBN berharap partisipasi masyarakat untuk memberikan data yang akurat saat petugas datang untuk melakukan pendataan, sehingga data yang diperoleh menjadi benar dan valid.
Lina mengatakan bahwa semua kader pendata telah didistribusikan ke 13.263 desa, dan pemutakhiran akan berlangsung selama satu bulan, dan harus selesai pada tanggal 31 Juli 2023.
Pada pemutakhiran tahun ini, data dari 15,5 juta keluarga akan digunakan untuk intervensi Program Bangga Kencana, termasuk upaya untuk mempercepat penurunan.
Proses pemutakhiran dilakukan melalui dua metode pengumpulan data: formulir kertas dan telepon pintar, sesuai dengan pemetaan provinsi.
Lina menyatakan bahwa pendataan keluarga sangat penting untuk menyediakan data dan informasi keluarga yang diperlukan untuk perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi Program Bangga Kencana, serta program pembangunan lainnya.
Hasil Pendataan Keluarga dan pemutakhirannya mencakup data mikro tentang keluarga dan anggota mereka, seperti indikator kependudukan atau demografi, keluarga berencana, pembangunan keluarga, dan keluarga dengan risiko stunting.
Proses pemutakhiran data mencakup pelengkapan, perbaikan, pembaruan, pencatatan mutasi, dan pendataan keluarga baru yang belum terdaftar dalam BDKI. Semua proses ini dilakukan melalui kunjungan petugas ke rumah-rumah secara bersamaan pada waktu yang telah ditentukan, di mana mereka melakukan wawancara dan/atau melihat kepala keluarga.
Lina menyatakan bahwa pemutakhiran serentak yang dilakukan di seluruh Indonesia dari 1 hingga 31 Juli 2023 bertujuan untuk meningkatkan akurasi data sehingga intervensi pemerintah dalam percepatan penurunan stunting dan penghapusan kemiskinan ekstrem dapat tepat sasaran.
Kepala BKKBN Hasto Wardoyo sebelumnya menekankan kepada seluruh staf pendata yang ditugaskan oleh Perwakilan BKKBN Provinsi untuk memperhatikan lokasi desa yang menjadi sasaran program Pemutakhiran PK-23.
Setiap anggota kader pendata harus memperhatikan lokasi desa dalam rilis ini. Lihat berapa banyak Kepala Keluarga (KK) yang ada di desa tersebut. Anda harus mengetahui jumlah KK terlebih dahulu dengan menghubungi perwakilan BKKBN.
