Pupuk Indonesia Mengkritik Kompleksitas Penyaluran Pupuk Subsidi
PT Pupuk Indonesia (Persero) menghadapi tantangan signifikan dalam penyaluran pupuk subsidi di Indonesia, yang disebutkan oleh Direktur Utama Rahmad Pribadi sebagai terlalu rumit dan sarat dengan regulasi yang membingungkan. Dalam sebuah forum diskusi publik yang dilaporkan oleh Detik Finance pada Rabu (17/7), Rahmad Pribadi menyampaikan kekhawatiran atas jumlah kementerian yang terlibat dalam proses ini, yang mencapai enam hingga tujuh, ditambah dengan berbagai peraturan di tingkat daerah.
Menurut Rahmad, kompleksitas aturan ini tidak hanya menghambat efisiensi dalam penyaluran pupuk subsidi, tetapi juga meningkatkan biaya regulasi secara signifikan. Dia mencatat bahwa para petani kecil, yang merupakan sasaran utama subsidi ini, sering kali hanya menerima bantuan yang nominalnya jauh di bawah kebutuhan mereka.
Masalah lain yang dihadapi adalah alokasi tambahan pupuk subsidi sebesar 9,55 juta ton yang sulit direalisasikan karena regulasi yang membatasi. Rahmad juga menyoroti lamanya proses administratif dari permohonan hingga penyaluran dana, yang mencapai lima bulan. Menurutnya, penyederhanaan proses ini tidak hanya akan mempercepat bantuan kepada petani, tetapi juga mengurangi biaya administrasi yang tidak perlu.
Tak hanya itu, Rahmad juga menyoroti peraturan yang mengharuskan stok pupuk di setiap kabupaten sebanyak 1,7 juta ton, yang diperkirakan menelan biaya mencapai Rp 9 triliun. Ini merupakan beban finansial yang signifikan bagi perusahaan dan juga menjadi tantangan dalam mengelola distribusi pupuk secara efisien.
Di akhir pernyataannya, Rahmad Pribadi menegaskan dukungannya terhadap upaya perbaikan sistem penyaluran pupuk subsidi. Menurutnya, perbaikan dan penyederhanaan regulasi adalah langkah penting yang perlu diambil untuk memastikan bahwa kebijakan subsidi ini benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi petani Indonesia. Dengan demikian, diharapkan bahwa pengelolaan pupuk subsidi dapat lebih efisien, transparan, dan memberikan dampak positif yang lebih besar bagi perekonomian dan kesejahteraan petani di tanah air.
